http://www.pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2007/09/10_evaluasi-kebijakan-teknologi-informasi-dan-komunikasi.pdf
Info Baru PDII Vol. 3 No.9 Th. 2007-September
Copyright © 2007 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
EVALUASI KEBIJAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (TIK)
Penulis:
Dudi Hidayat
Putut Budijanto
Lambue Hutabarat
Muhammad Zulhamdani
Penerbit:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jakarta, 2006
KATA PENGANTAR
Kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pernah ada di Indonesia
belum sepenuhnya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi walaupun Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) telah
terbentuk. Untuk itu, tulisan ini menyajikan penjelasan tentang evaluasi kebijakan
teknologi informasi dan komunikasi yang dikeluarkan selama periode keberadaan TKTI
antara tahun 1997 s.d. 2004.
Tulisan ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1997-2004, pemerintah telah
mengeluarkan berbagai macam regulasi terkait perkembangan TIK di Indonesia. Di
antara kebijakan tersebut adalah kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Telematika
Indonesia. Tim ini bertugas mengkoordinasikan seluruh elemen pemerintah, swasta, dan
asosiasi dunia usaha dalam mengembangkan TIK di Indonesia. Selain itu, juga untuk
mendukung tugas TKTI, pemerintah mengeluarkan kebijakan beruppa Inpres No. 6
Tahun 2001 yang berisi pedoman pelaksanaan pengembangan telematika di Indonesia
dan kemudian dijabarkan dalam five years action plan. Namun demikian, sebagian action
plan tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, karena belum siapnya infrastruktur
Info Baru PDII Vol. 3 No.9 Th. 2007-September
Copyright © 2007 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
serta sumber daya masing-masing institusi pelaksana dan juga masih lemahnya
koordinasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Di samping itu,
sering terjadinya pergantian presiden di Indonesia
mengalami perubahan struktur dan formasi. Lemahnya koordinasi dan kepemimpinan ini
menyeban\bkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa TKTI tidak dapat
dilaksanakan secara penuh dan bahkan ditinggalkan. Studi lapangan menunjukkan bahwa
pemerintah perlu melakukan sinergi dari seluruh elemen pendukung pelaksana kebijakan
TIK di Indonesia bagi implementasi kebijakan TIK yang lebih nyata di masa mendatang.
Dengan demikian, kami berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
khususnya pengambil kebijakan di Indonesia untuk dijadikan acuan ataupun
pertimbangan dalam pengembangan TIK di masa mendatang. Kami juga mengucapkan
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini
dengan menyediakan data-data yang diperlukan atau meluangkan waktunya yang sangat
berharga untuk diwawancarai oleh tim peneliti, khususnya kepada Bapak Dr. JB.
Kristiadi selaku Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Bapak Dr. Ashwin Sasangko
selaku Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informasi, Bapak Aizirman
Djusan M. Sc. Econ selaku Kepala Badan Litbang Sumber Daya Manusia Depkominfo,
Bapak Ir. Cahyana Ahmadjayadi selaku Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo, Bapak
Teddy Sukardi selaku Ketua Federasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.
Namun sebagaimana layaknya, semua kesalahan dalam tulisan ini menjadi tanggung
jawab tim penulis. Kritik dan saran kami perlukan bagi penyempurnaan tulisan ini di
masa mendatang.
Jakarta, Desember 2006
Pusat Penelitian Perkembangan Iptek
Kepala,
Dr. Deddy Setiapermana
NIP: 320002015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR ix
Info Baru PDII Vol. 3 No.9 Th. 2007-September
Copyright © 2007 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 3
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian 5
1.5. Kerangka Analitik 7
1.6. Alur Kerja Penelitian 9
BAB II TINJAUAN DAN ANALISIS KRITIK KEBIJAKAN
TIK 13
2.1. Tinjauan Kebijakan Telematika Indonesia 14
2.1.1. Pra TKTI (sebelum tahun 1997) 14
2.1.2. TKTI-1 (1997) 15
2.1.3. TKTI-2 (1999) 21
2.1.4. TKTI-3 (2000) 23
2.1.5. TKTI-4 (2003) 29
2.1.6. Pembentukan Depkominfo 44
2.1.7. Penyusunan Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Iptek
2005-2025 Bidang TIK (2006) 47
2.1.8. Dewan TIK (2006) 49
2.2. Analisis Kebijakan Telematika Indonesia 50
2.2.1. UU No. 3 Th. 1989 Juncto UU No. 36 Th.
1999 dan PP No. 52 Th. 2000 51
2.2.2. UU No. 8 Th. 1997 tentang Dokumen
Perusahaan 52
2.2.3. Keputusan Presiden tentang Pembentukan
TKTI 52
2.2.4. Instruksi Presiden Terkait dengan TIK 58
BAB III ANALISIS HASIL SURVEI 65
3.1. Rehabilitas Instrumen Kuesioner 65
3.2. Analisis Hasil Survei 66
3.2.1. Penilaian Rata-rata Seluruh Responden 67
3.2.2. Perbandingan Penilaian Responden
Pemerintah dan Responden Swasta 69
3.2.3. Proses Perumusan Kebijakan 73
3.2.4. Kandungan dan Karakteristik Kebijakan 74
3.2.5. Program dan Implementasinya 76
3.2.6. Sumber Daya untuk Implementasi Program 80
3.2.7. Evaluasi Program 82
Info Baru PDII Vol. 3 No.9 Th. 2007-September
Copyright © 2007 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 85
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN 1 Kerangka Analitik 91
LAMPIRAN 2 Kuesioner 94
LAMPIRAN 3 Five Years Action plan 103
Jae-200907
Info Baru PDII Vol. 3 No.9 Th. 2007-September
Copyright © 2007 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Perkembangan Teknologi Telematika Memberi Dampak Signifikan Bagi Kemajuan Bangsa
http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT060316084001
Kirim Berita
Cetak Berita(16 Maret 2006)
Pernyataan tersebut disampaikan Menkominfo Sofyan A. Djalil pada sambutan sambutan tertulisnya dalam acara Munas V Mastel di Jakarta (15/3).
Lebih lanjut dikatakan Sofyan Djalil, bahwa konsekuensi logis dari fenomena tersebut telah berdampak positif terhadap perkembangan teknologi Telematika. Dalam Konteks
Indonesia
Teknologi Telematika dalam pembangunan bangsa mempunyai tiga peranan pokok yaitu; sebagai instrument dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat; dapat dijadikan perekat persatuan dan kesatuan Bangsa; dan berfungsi mengembangkan sistem informasi bagi industri beserta produkturunannya, sehingga berkemampuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa bagi Negara.
Disamping ketiga peranan pokok tersebut, bidang telematika juga memliki keterkaitan dengan berbagai komponen penting, seperti; teknologi, pengguna, penyelenggara,
manufaktur dan investasi.
Untuk itu dalam menentukan kebijakan di bidang Telematika, pemerintah selalu berusaha untuk berpijak pada pencapaian Visi dan Misi serta sasaran pembangunan sektor komunikasi dan informasi yang antara lain bertumpu pada penentuan
kebijakan : penyelenggaraan, standardisasi dan penggunaan resources telematika.
Selain pemerintah, peran serta msyarakat dan dunia usaha juga sangat berpengaruh bagi perkembangan telematika dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Dalam hal ini MASTEL telah memberi peran yang sangat besar Dallam memajukan sektor Telematika di Indonesia. Manfaat telematika bagi masyarakat antara lain; dunia pendidikan, asosiasi, para pengamat, industri itu sendiri, parlemen dan sebagainya.
Dalam penentuan Kebijakan Telematika, patut didasari dengan visi dan komitmen yang dapat dijadikan pedoman sebagai Visi dan Komitmen Nasional yang mencakup; telematika untuk kemajuan Bangsa; telematika mampu memberi solusi bagi masyarakat secara luas; telematika mampu mendorong industri berbasis teknologi dalam negeri; dan telematika mendorong investasi. (admin-ccl)
Lebih lanjut dikatakan Sofyan Djalil, bahwa konsekuensi logis dari fenomena tersebut telah berdampak positif terhadap perkembangan teknologi Telematika. Dalam Konteks
Teknologi Telematika dalam pembangunan bangsa mempunyai tiga peranan pokok yaitu; sebagai instrument dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat; dapat dijadikan perekat persatuan dan kesatuan Bangsa; dan berfungsi mengembangkan sistem informasi bagi industri beserta produkturunannya, sehingga berkemampuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa bagi Negara.
Disamping ketiga peranan pokok tersebut, bidang telematika juga memliki keterkaitan dengan berbagai komponen penting, seperti; teknologi, pengguna, penyelenggara,
manufaktur dan investasi.
Untuk itu dalam menentukan kebijakan di bidang Telematika, pemerintah selalu berusaha untuk berpijak pada pencapaian Visi dan Misi serta sasaran pembangunan sektor komunikasi dan informasi yang antara lain bertumpu pada penentuan
kebijakan : penyelenggaraan, standardisasi dan penggunaan resources telematika.
Selain pemerintah, peran serta msyarakat dan dunia usaha juga sangat berpengaruh bagi perkembangan telematika dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Dalam hal ini MASTEL telah memberi peran yang sangat besar Dallam memajukan sektor Telematika di Indonesia. Manfaat telematika bagi masyarakat antara lain; dunia pendidikan, asosiasi, para pengamat, industri itu sendiri, parlemen dan sebagainya.
Dalam penentuan Kebijakan Telematika, patut didasari dengan visi dan komitmen yang dapat dijadikan pedoman sebagai Visi dan Komitmen Nasional yang mencakup; telematika untuk kemajuan Bangsa; telematika mampu memberi solusi bagi masyarakat secara luas; telematika mampu mendorong industri berbasis teknologi dalam negeri; dan telematika mendorong investasi. (admin-ccl)
INDONESIA HARUS MAMPU MENJADI NEGARA PRODUSEN ICT
http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT070911144801
(11 September 2007)
"Komitmen dari pemerintah dalam memajukan industri teknologi informatika ini telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) pada bulan Nopember 2006, " kata Dirjen dalam sambutan pada pembukaan pameran dan forum “IndocomIT 2007" di Jakarta, Selasa (11/9).
Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan anggotanya 11 menteri terkait.
Menurut dia, berdirinya Detiknas adalah agar teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan seluas-luasnya di
Cahyana juga mengatakan, selain Detiknas dibentuk pula Tim Pelaksana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diketuai oleh Menteri Kominfo Mohammad Nuh dan beberapa anggota Tim Pelaksana lainnya.
Tim itu telah menetapkan 7 (tujuh) program utama hingga tahun 2009, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk National Single Window (NSW), pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan di sekolah -sekolah yang tersebar di beberapa kota dan provinsi oleh Dep.Pendidikan Nasional .
Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam keuangan dan perbankan atau e-banking , pemanfaatan teknologi informasi adalah juga untuk nomor identifikasi perorangan (identity number) di beberapa instansi pemerintah, pemanfaatan legal software di semua instansi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaanswasta dan masyarakat pengguna teknologi informasi (IT).
Juga akan dibangun serat optik yang menghubung 123
Pada kesempatan yang sama Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam sambutannya mengatakan, teknologi informasi dan komunikasi merupakan kekuatan kunci dalam proses globalisasi tahap III (tiga).
Menurut Fahmi, perkembangan globalisasi tahap III yang dimotori TIK adalah terbentuknya tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada negara-berkembang, yang mempunyai peluang sama dengan negara maju dalam persaingan global.
Di Indonesia, katanya, komposisi industri telematikanya sebagian besar industri consulting service yang menguasai 50 - 65 persen dari komposisi industri yang ada.
Posisi ke dua adalah industri software multimedia diperkirakan mencapai 30 -40 persen, sedangkan industri hardware hanya 5 - 10 persen dari keseluruhan industri telematika
Untuk pasar hardware di Indonesia mempunyai pangsa pasar terbesar, yaitu 979,9 juta dolar AS, disusul oleh consulting sebesar 211,7 juta dolar AS dan software sebesar 110,3 juta dolar AS.
Secara keseluruhan industri telematika Indonesia mempunyai nilai investasi sebesar 54,7 juta dolar AS dengan nilai produksi sebesar Rp40,3b triliun dan nilai ekspor 2,8 miliar dolar AS dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 58 ribu orang.
Menurut Ketua penyelenggara Pameran dan Forum Teknologi Informasi Herman Wiriadipoera, pameran tahun ini terselenggara yang ke sembilan kali oleh PT. Napindo Media Ahatama yang bekerjasama dengan Departemen Kominfo, Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Federasi teknologi Informasi Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
Herman Wiriadipoera juga mengatakan, pameran tahun ini diselenghgarakan selama tiga hari dari tanggal 11 -13 September 2007 yang diikuti oleh berbagai perusahan IT dalam negeri maupun luar negeri seperti dari Singapura Jepang, Jerman, Amerika dan Kanada. (T.Rmg/Kus/id/b)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar