MENGANALISIS ARTIKEL HASIL PENELITIAN
“EKONOMI POLITIK PENDIDIKAN : SEBUAH PIRANTI ANALISTIK KRITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN”
OLEH : SAKBAN ROSIDI
 |
OLEH ROKHMAN / NIM : 0705136453
MATA KULIAH
METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCA SARJANA KEPENDIDIKAN – UNMUL
KONSENTRASI : MANAJEMEN PENDIDIKAN 2007
ANALISA ARTIKEL
Judul Jurnal : Ekonomi politik pendidikan sebuah piranti analisis Kritik Kebijakan Pendidikan
Penulis Makalah : Sakban Rosidi
Hari/tanggal : Sabtu, 08 September 2007
Analisis :
- Judul sudah sesuai dengan isi, yaitu bagaimana ekonomi politik pendidikan berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan.
- Dilihat dari segi isi, cukup memadai dengan perbandingan kondisi di Indonesia dan Amerika. Jadi wawasan kita lebih baik lagi dari kritik yang membangun ini.
- Rumusan makalahnya cukup jelas ada 3 yaitu :
- Penambahan kesadaran akan makna penting kajian ekonomi politik pendidikan.
- Pemahaman akan beberpa konsep dasar dan model teoritik ekonomi politik pendidikan serta.
- Serba sedikit state of the arts kajian ekonomi politik pendidikan.
- Hipotesa yang digunakan sangat relevan dengan rumusan masalah
- Kelebihan dari artikel ini adalah tidak hanya menampilkan kajian teoritik ekonomi politik pendidikan tapi juga ditampilkan kondisi aktual dinegara kita dimana konsistensi pemerintah pusat terhadap 20% anggaran pendidikan masih perlu dipertajam, termasuk kebijakan kebijakan pendidikan.
- Perlombaan besar-besaran berbagai biaya pendidikan yang harus dibayar oleh peserta didik- dengan nama-nama anak-antar lembaga pendidikan mengesankan bahwa pendidikan merupakan layanan pribadi yang mutu dan kerjanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini mengesankan bahwa pendidikan telah menjadi lahan bisnis yang cukup menjanjikan, terutama bila dimaksudkan untuk melayani kelas manapun.
Ada dampak yang memperihatinkan dari pertumbuhan industri pendidikan ini, yaitu bahwa pendidikan tidak lagi ditangani oleh mereka yang memegang teguh filsafat tentang pencapaian kehidupan yang baik, atau warga negara yang peduli pada pendidikan kewarganegaraan, tetapi oleh para administrator pendidikan dengan muatan pikiran dan orientasi sebagaimana dalam industri-industri lain yaitu keuntungan.
- Penulis makalah menyadari, bahwa tulisannya tak sampai menyajikan pokok-pokok metodologi kajian ekonomi politik pendidikan. Bagaimana kajian ekonomi politik pendidikan dilakukan?
- Sebagai mahasiswa yang baru belajar menganalisis sebuah tulisan yang baik, saya mendapat banyak hal setelah mendalami tulisan ini khususnya tentang luasnya wawasan tentang metodologi penelitian pendidikan.
ULASAN ARTIKEL
”STRATEGI MENGURANI KEMISKINAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI”
Oleh : Ir. Agung Hardjono, MSIS, SMSEM, dkk
Sumber Artikel : www.ictypr.org/...../download/file/Makalah strategi mengurangi kemiskinan pdt?dochase=1141100988.53
 |
Diulas oleh Rokhman / NIM. 0705136453
MATA KULIAH
TEKNOLOGI KOMUNIKASI & INFORMASI DALAM PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA KEPENDIDIKAN – UNMUL
KONSENTRASI : MANAJEMEN PENDIDIKAN
2007
ULASAN ARTIKEL
Setelah memahami artikel tentang ”Strategi Mengurangi Kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” terbayang bagaimana rumitnya program tersebut unutk diterapkan/diaplikasikan di Kalimantan Timur. Tetapi, inilah cara yang paling murah dan cepat dalam mengurangi kemiskinan di daerah ini.
Dari laporan beberapa teman di 13 Kabupaten / kota di Kalimantan Timur, saat ini sinyal HP dapat diakses secara mudah dan manfaatnya telah dinikmati oleh mayoritas warga pedalaman (salah satunya adalah saya sendiri dari Muara Wahau Kutai Timur + 10 jam perjalanan darat dari Samarinda)
Intinya adalah bagaimana para pemimpin formal dan informal di daerah ini mempunyai iktikad baik dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam suasana otonomi daerah dengan dana pembangunan yang melimpah, saya kira pemerintah Kabupaten / kota dapat membangun/mengadakan Telecenter di setiap desa agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan khususnya mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup warganya.
Kalau ini diterapkan, saya membayangkan betap indahnya setiap malam warga desa berkumpul di Balai Desa/lamin untuk mendengarkan PPL/Tutor/Tokoh Masyarakat/LSM menjelaskan berbagai pengetahuan baru dari internet lewat layar lebar. Sepreti berapa harga sembako hari ini atau ada berita apa di korang hari ini, mungkin juga setiap malam minggu nonton bareng (nobar) Liga Inggris lewat tecenter ini. Guru-guru di pedalaman menjadi profesional lewat informasi terbatu didaktik-metodik serta bahan/materi pembelajaran aktual.
Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang gagap teknologi (gatek) karena sudah merasakan manfaat dari tik. Dan tujuan dari strategi mengurangi kemiskinan tercapai, yaitu : Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan manfaat TIK, Infomobilisasi, menyediakan akses internet, mengembangkan SDM, membangun kepemimpinan yang menjadi tauladan, kemitraan dan desentralisasi.
Semoga ulasan ini bermanfaat
Sengata, 28 Oktober 2007
PERCEPATAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
FORMAL DI KUTAI TIMUR : KADO HUT KUTAI TIMUR
A. PENDAHULUAN
Tulisan ini tidak lain adalah uneg-uneg yang selama ini direnungkan setelah melihat kenyataan di lapangan tentang gegap-gempitan pembangunan di Kutai Timur, khususnya bidang Pendidikan formal.
Secara jujur dapat dikatakan bahwa pembangunan Pendidikan di Kutai Timur menunjukkan grafik prestasi yang meningkat dari tahun ke tahun tapi karena luasnya wilayah-18 Kecamatan dan kondisi geografis yang heterogen, belum mampu memuaskan semua pihak, terutama masyarakat di pedalaman dan daerah-daerah terpencil dan terpencar.
Di bawah ini saya memberikan beberapa input (masukkan) sebagai wacana bagaimana melakukan percepatan pemerataan mutu pendidikan bukan percepatan pemerataan mutu pendidikan disekolah-sekolah formal se-Kabupaten Kutai Timur.
B. PEMANFAATAN ICT DI SEKOLAH
Kita harus fokus pada pilihan dan konsisten kalau pilihannya adalah peningkatan mutu, harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. Dengan anggaran pendidikan yang ada saya menyarankan agar sistem penganggaran difokuskan dipriotitaskan kepada kebutuhan primer pendidikan yaitu guru.
Saat ini sarana yang paling murah untuk mendongkrak kualitas guru adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Dengan hadirnya internet di sekolah-sekolah masalah geografis no problem. Guru, siswa dan stakeholder pendidikan di desa-desa pedalaman akan selalu mendapatkan informasi pembelajaran aktual lewat situs-situs yang tersedia serta dapat berkomunikasi dengan sesama ”Oemar Bakri” di seluruh nusantara/ dunia. Dengan catatan, hal ini tidak menyurutkan langkah-langkah peningkatan Kualifikasi Akademik Guru lewat UNMUL / UT.
Secara sederhana, sebarkan satu paket komputer ke tiap sekolah beserta jaringan internet oleh operator yang ada. Masalah biaya operasionalnya dapat dialokasikan dari BOS/BOSDA di masing-masing sekolah. Tentunya dibarengi dengan pembekalan / pelatihan Internet di masing zona/UPTD.
Marilah kita lihat data berikut ini :
Tabel Jumlah Sekolah dan Siswa
No | Tenjang | Negeri | Swasta | Jumlah Sekolah | Jumlah Siswa |
1 | TK | 70 | - | 70 | 5.156 |
2 | SD | 159 | 15 | 173 | 27.816 |
3 | SMP | 31 | 25 | 56 | 7.660 |
4 | SMA | 12 | 10 | 22 | 3.215 |
5 | SMK | 1 | 8 | 9 | 1.917 |
JUMLAH | 273 | 77 | 330 | 45.762 | |
Untuk tenaga pengajar SD, dari jumlah 1.966 tenaga kerja SD, kualifikasi Pendidikan tingkat SMA ada 1.088 orang. Sementara yang sudah S1 berjumlah 208 orang. Banyak hal yang harus dilakukan demi mencapai standar kualifikasi guru SD sesuai ketentuan nasional.
Untuk tenaga pengajar SMP, dari jumlah 1.966 tenaga pengajar SMP, kualifikasi pendidikan tingkat SMA ada 105 orang sementara yang sudah S1 berjumlah 440 orang. Dengan demikian harus ada program yang nyata dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekitar 1.526 orang guru SMP sisannya. Apabila jika menginginkan sebagian besar SMP dapat mencapai SSN dan SNBI.
Untuk tenaga pengajar SMA, dari jumlah 377 tenaga pengajar SMA, kualifikasi Pendidikan tingkat SMA ada 47 orang, terbanyak di Kecamatan Kongbeng dan Sangkulirang. Ini adalah sesuatu yang amat mendesak untuk segera ditangani, karena ada guru SMA yang mengajar siswa SMA, bahkan di Kecamatan Sengata Utara yang berada di Ibukota Kabupaten. Sementara yang sudah S1 berjumlah 297 orang, baik dari S1 keguruan maupun non kekuruan.
Dengan sistem anggaran yang berbasis keadilan dan profesional per kecamatan, dan dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan, Insya Allah usaha ini akan mencapai tujuannya.
C. PEMERINTAH HARUS BERANI TINGKATKAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI BIDANG IT
Pemerintah harus berani dalam menganggarkan anggaran di bidang information technology (IT) guna mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi informasi dari negara-negara lain.
Idealnya untuk membangun jaringan teknologi informasi di seluruh Indonesia, pemerintah perlu mematok anggaran sebesar 50%, dari anggaran pendidikan. Itupun dengan catatan, anggaran pendidikan harus terlebih dahulu mencapai 20% dari APBN.
Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Hadiono Afdjani, dalam pidato ilmiah acara wisuda periode II program pascasarjana, sarjana, dan ahli madya Universitas Budi Luhur dan Akademi Sekretaris Budi Luhur, di Jakarta Convention Center, Selasa.
Hadiono mengungkapkan, pengalamannya ketika berkunjung ke Malaysia, ternyata Malaysia sangat gencar dalam membangun kota teknologi Informasi, yaitu Cyberjaya, ketimbang bangsa Indonesia, yang terjadi perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Mereka sangat agresif membangun industri multimedia dan sejumlah perguruan tinggi berbasis multimedia dan teknologi Informasi, dengan skala anggaaran yang lebih besar dari total anggaran pendidikan yang ada, kata Hadiono.
Hadiono mengatakan, dengan kemajuan teknologi informasi tidak hanya akan membuat bangsa Indonesia mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Tetapi lebih dari itu, negara berkembang tidak hanya memperdagangkan bahan mentah ke pihak barat, tetapi juga menjual produk jadi ke negara maju, kata Hadiono.
Hadiono menjelaskan, dengan teknologi dan Informasi juga, dapat memungkinkan sebuah perusahaan menawarkan pelayanan perdagangan secara global, dengan kombinasi antara komputer dan telekomunikasi yang murah.
Selama ini, menurut Hadiono, hanya kota-kota tertentu saja di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, yang memiliki perguruan tinggi berbasis teknologi Informasi, sementara daerah lain di luar Pulau Jawa, masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki jaringan teknologi dan Informasi.
Sebab itu, kata Hadiono, jika ingin tidak ada ketimpangan kemajuan teknologi informasi di antara daerah satu dengan daerrah lainnya, pemerintah harus berani menganggarkan selain untuk pendidikan dasar sembilan tahun, adalah membangun jaringan teknologi Informasi mulai satuan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Langkah itu harus dilakukan, dan ini sebenarnya dapat dilakukan mulai saat ini secara bertahap dengan melakukan penghematan anggaran, kemudian dialihkan untuk pengembangan teknologi Informasi, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.
D. PENUTUP
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Kutai Timur, umumnya di seluruh Kalimantan Timur.
DAFTAR RUJUKAN
1. Master Plan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Menuju tahun 2025. Disdik Kutai Timur, 2007
2. Media Indonesia-online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar